JAKARTA - Peneliti Bidang Politik dari THe Indonesia Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti mengatakan upaya penggunaan hak angket DPR harus didasari bukti konkret dan sokongan yang kuat.

Hal ini sangat penting agar penggunaan hak angket tidak disalahgunakan untuk kepentingan golongan tertentu saja, melainkan benar-benar untuk mengungkap kebenaran dan menjaga integritas proses demokratis dalam negara.

“Dalam pelaksanaan hak angket, diperlukan bukti dan dasar yang kuat untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Penting juga untuk mempertanyakan apakah kelompok yang mendorong penggunaan hak ini dapat memberikan justifikasi yang memadai terhadap dugaan tersebut," kata Felia dalam keterangan tertulis yang diterima katakini.com, Kamis (29/2/2024).

Pihak 01 dan 03 sebagai kubu pengusul perlu mempertimbangkan apakah langkah tersebut cukup mampu membawa angin segar atau tidak. Sebab jika tidak, menurut Felia hanya akan menimbulkan kontroversi baru di perpolitikan Indonesia.

Terlebih, Felia menilai banyak pihak yang mengatakan jika penggunaan hak angket tidak terlalu penting. Sehingga, dukungan kuat sangat perlu agar nantinya hak angket ini tidak hanya sekedar angin lalu dan layu sebelum berkembang.

"Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya. apabila penggunaan hak angket disetujui, perlu dipertimbangkan apakah ini akan membawa angin segar atau justru menimbulkan kontroversi, mengingat banyak yang menganggap penggunaannya tidak mendesak saat ini. Belum lagi pertanyaan tentang apakah wacana ini akan didukung kuat oleh pihak-pihak yang relevan untuk memastikan agar wacana ini cukup kuat, terjustifikasi, dan solid, serta tidak layu sebelum berkembang,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pernyataan Mahfud MD yang menyebut jika hak angket tidak akan mengubah hasil Pemilu 2024 perlu diperhatikan sebelum menggalakkan wacana tersebut. Belum lagi manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang terlihat mulai membangun kekuatan dengan mendekati elit-elit dari partai lawan juga patut dijadikan bahan pertimbangan.

“Ini misalnya dapat kita lihat dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi beberapa waktu lalu,” pungkasnya.