JAKARTA - Penandatanganan divestasi saham Vale Indonesia (INCO) sebesar 14% oleh Holding BUMN Industri Pertambangan Mineral Industri Indonesia (MIND ID) telah sukses.

Acara ini didatangi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan jajaran menteri seperti Bahlil Lahadalia dan Erick Thohir.

Luhut menekankan pentingnya penyelesaian semua perizinan, terutama Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang masih tertunda untuk memastikan bahwa proses hilirisasi Vale dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.

Bahlil menekankan, “Perintah Pak Menko (Luhut) tadi, seminggu ini selesai IUPK-nya”.

Staf Khusus Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM, M. Pradana Indraputra mengungkapkan bahwa penandatanganan divestasi ini merupakan bukti kedaulatan pemerintah Indonesia dan bukti penegakan UUD kesejahteraan sosial.

Rencana ini telah lama dicetuskan oleh pemerintah terhadap PT Vale Indonesia dan akhirnya pada hari ini telah terlaksana.

"Saya percaya bahwa momentum ini adalah salah satu bukti kedaulatan pemerintah Indonesia dalam menanggapi investasi asing dan bukti pelaksanaan UUD Pasal 33 ayat 3. Terkait teknis pengurusan perizinan, kita tegak lurus dengan arahan Pak Menko.” ujar Pradana.

UUD Pasal 33 ayat 3 pun menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pradana juga berharap bahwa divestasi ini dapat mempercepat perkembangan PT Vale Indonesia sehingga dampak terhadap masyarakat lokal dapat dirasakan dengan jangkauan yang lebih masif.

Dalam komposisi pemegang saham PT Vale Indonesia yang baru, saham milik MIND ID berada di angka 34%, yakni pemegang saham terbesar. Menyusul di peringkat kedua, saham milik Vale Canada Limited (VCL) berada di angka 33,86%, dan Sumitomo Metal Mining (SMM) berada di angka 11,5%.

“Pertama ada Freeport, kali ini ada Vale. Saya optimis akan banyak (divestasi) lagi”, tutup Pradana.