• Gaya Hidup

Partai Berkarya Minta Jokowi Batalkan Hasil Seleksi Capim KPK

Jaka Lelana Surya | Jum'at, 06/09/2019 11:52 WIB
Partai Berkarya Minta Jokowi Batalkan Hasil Seleksi Capim KPK KPK terkait OTT Ketum Partai. (Foto : Jurnas/Ginting)

Jakarta, Jurnas.com - Partai Berkarya menyatakan dengan tegas menolak 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) yang lolos seleksi.

Pengurus Partai Berkarya, Dewa Nyoman mengatakan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya menyatakan komitmen memerangi dan membasmi korupsi, serta menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian atas hak dan kewajiban asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, jelas Nyoman, Partai Berkarya menghimbau Presiden Joko Widodo untuk menolak dan membatalkan keseluruhan hasil seleksi Capim KPK dan mengulang proses dari awal.

"Kami menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat bahwa Capim KPK yang ada sekarang sangat diragukan integritasnya kepada rakyat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi," jelas Nyoman di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Ia juga menuturkan bahwa banyak respon negatif dari berbagai elemen masyarakat bahkan dari Pegawai Lembaga KPK itu sendiri, bahwa Capim KPK yang ada sekarang banyak melakukan pelanggaran, seperti tidak melaporkan LHKPN, menerima gratifikasi, menghambat kinerja KPK dan melanggar etik saat kerja di KPK.

"Kami menduga Capim KPK yang bermasalah tersebut jika nanti menjadi Pimpinan KPK akan mudah digunakan sebagai alat politik untuk menyerang orang-orang atau tokoh-tokoh yang dianggap bersebrangan dengan Pemerintah demi kepentingan Pemilu 2024," tegas Nyoman.

Jika KPK dipimpin oleh orang-orang yang bermasalah, jelas Dewa Nyoman, maka dampaknya akan membuat kepercayaan masyarakat runtuh dan penanganan kasus korupsi menjadi mandek.

"Penyidik KPK juga akan rentan diteror sementara tidak ada komitmen perlindungan dari pimpinannya," lanjut Nyoman.

Partai Berkarya, lanjut Nyoman, menolak Capim KPK yang berasal dari institusi Penegak Hukum tertentu karena sangat dikhawatirkan terjadinya konflik kepentingan dalam Pemberantasan Korupsi.

Kata Dewa Nyoman, Partai Berkarya mengingatkan jangan sampai Pemberantasan Korupsi digunakan sebagai alat politik untuk membungkam musuh politik demi kepentingan Pemilu 2024.

"Kami juga mendukung agar Para Koruptor dihukum lebih berat bahkan kalau perlu DIHUKUM MATI," tuntas Dewa Nyoman membacakan pernyataan sikap Partai Berkarya.