Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus terus dikaji agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Dedi Iskandar: Sidang Tahunan MPR 2025 jadi Momentum Bersatu Lawan KKN
Mendikdasmen Abdul Mu`ti mengatakan bahwa anggaran pendidikan untuk tahun 2026 akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu
Sidang Tahunan MPR 2025, Ketua MPR Apresiasi Capaian Berbagai Program Pemerintah
Mensesneg RI Prasetyo Hadi memberkan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak mengenakan pakaian adat dalam sidang tahunan MPR 2025.
Menko Muhaimin menyatakan siap dukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi
Dalam pengantar pidatonya, Prabowo memuji berbagai kelebihan dan capaian yang telah berhasil diukir oleh masing-masing presiden terdahulunya
80 Tahun Kemerdekaan RI, Muzani Sebut Hidup Masih Penuh Penderitaan
Jelang HUT RI, Ahmad Muzani Ajak Semua Pihak Berantas Korupsi
Sidang Tahunan MPR, Muzani Puji Capaian Prabowo dari Program Prioritasnya
Ketua Majelis Permusayawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Tok, Ahmad Muzani Resmi Buka Sidang Tahunan MPR 2025 untuk Umum
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 akan digelar pada Jumat 15 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 akan digelar pada Jumat 15 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Menurut Bamsoet, dengan adanya PPHN akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas
Pengambilalihan aset tersebut, menurut Jokowi, sebagai upaya memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Jumlahnya sekitar 500 orang, namun karena keterbatasan tempat yang bisa masuk ke gedung Paripurna kurang lebih hanya 80 orang.
Karena Ini, Megawati Batal Hadiri Sidang Tahunan MPR
Pemilu ini akan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depan.
