katakini.com

DPR Jadikan Kesepakatan Parpol Acuan Revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut kesepakatan para ketua umum partai politik terkait revisi Undang-Undang Pemilu

Dasco Tekankan Aturan Ambang Batas 5 Persen Belum Final

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meluruskan informasi mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Komisi XII DPR Tagih Kepastian Pembahasan RUU Migas

Komisi XII DPR RI kembali menyoroti kelanjutan nasib Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Komisi II Janji Panja Revisi UU Pemilu Dibentuk Tahun Ini

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu dibentuk tahun ini.

RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian Negara

RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian Negara

Eddy Soeparno Serap Masukan Guru Besar dan Akademisi Unair soal RUU Iklim

Eddy menegaskan, perubahan iklim telah menjadi risiko sistemik bagi pembangunan dan ketahanan nasional

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Akan Jadi Alat `Abuse of Power` Aparat

HNW Ajak Negara OKI Beri Sanksi Ekonomi dan Putuskan Hubungan Diplomastik dengan Israel

HNW menjelaskan salah satu yang bisa menghukum Israel adalah dengan melakukan pemboikotan produk atau perusahaan yang terlibat dalam kejahatan Israel

Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR, Bentuk Badan Khusus di Bawah Presiden

BRAN bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan reforma agraria.

Singgung Draft Lama RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Era Prabowo Lebih Demokratis

Habiburokhman mengaku pernah berada di kubu oposisi pada periode pemerintahan sebelumnya

Iman Sukri Nilai RUU Reforma Agraria Jawaban Konflik Lahan Berlarut

Ini sebenarnya adalah jawaban dari persoalan-persoalan konflik agraria yang begitu kompleks. Kita melihat ada banyak regulasi yang tumpang tindih

DPR Jamin Penyusunan RUU Perampasan Aset Libatkan Publik

Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Kasus Judi Online Berpeluang Masuk ke RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan, masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas.

Legislator PKB Minta Pembahasan RUU Perampasan Aset Transparan

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Ketua Komisi III Tekankan RUU Perampasan Aset Tak Hanya Menyasar Hasil Korupsi

Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional

Pimpinan DPR Pastikan Koruptor Jadi Sasaran RUU Perampasan Aset

Pokoknya itu kalau tindak pidana koruptor, ya itu aset yang dirampas

DPR Tegaskan Komitmen Kawal RUU Perampasan Aset agar Tak Jadi Alat Kekuasaan

Sejauh ini ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk dapat dikenakan perampasan aset

Anggaran Naik Rp62,6 M, DPR Minta Kemensetneg Tingkatkan Kinerja

Artinya, tantangannya bukan sekadar mengganti satu rumus, tetapi membangun arsitektur data negara yang interoperabel, dinamis, aman dan akuntabel

Pengamat Nilai Dasco Tepat Dengar Aspirasi Para Pengunjuk Rasa RUU Perampasan Aset

Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR tersebut sudah sangat tepat dalam upaya mendengarkan masukan dari rakyat Indonesia.

Rieke: RUU Perampasan Aset Kuat Merampas, Kuat Melindungi, Pastikan Aset Kembali kepada yang Berhak

Kewenangan setiap institusi dari tracing hingga pengembalian aset harus tegas, transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan