Undang-Undang ini bersifat ringkas, hanya mengatur mengenai hal-hal pokok, sedangkan detailnya kemudian diserahkan kepada para pihak dalam forum yang namanya kebebasan berkontrak
Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ini merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subyek hukum
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI
Komisi XIII DPR RI menolak relokasi warga di kawasan TNTN Provinsi Riau karena melanggar HAM
Anggota Pansus KTR DPRD DKI Jakarta, Ahmad Moetaba mengatakan, peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara, khususnya terkait penerimaan pajak.
Kehadiran Pansus ini nantinya, akan memberikan kepastian hukum terhadap petani Indonesia, dalam memperjuangkan hak atas tanah dan kesejahteraan.
Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang telah bergulir sejak Maret 2025 itu disetujui ke tingkat selanjutnya setelah seluruh fraksi partai politik dan perwakilan dari pemerintah menyampaikan pandangannya.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Multazamud Dzikri mengatakan, potensi terbentuknya Pansus Bank Jatim masih terbuka lebar, hal ini dikarenakan belum ada sikap resmi penolakan dari Pimpinan DPRD Jatim
Alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019.
Anggota Komisi VIII DPR ini mengungkapkan agenda pansus terdekat adalah mengadakan rapat internal pada 23 September 2024.
KPK menilai langkah ini perlu dilakukan agar pemerintah dalam hal ini Kemenag dapat menyediakan layanan haji yang adil bagi masyarakat
Pansus Haji menemukan banyaknya pemberangkatan jemaah haji khusus 0 tahun yang jumlahnya mencapai sekitar 3500 jemaah.
Pansus Haji DPR kembali mempertanyakan komitmen Kementerian Agama untuk menghadirkan layanan haji yang adil, bermartabat, dan memanusiakan jemaah.
Sejumlah saksi penting dari Kemenag yang telah diundang oleh Pansus
Pansus Haji juga menyoroti dugaan manipulasi terhadap pengelolaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Estimasi keberangkatan haji tidak memiliki kepastian karena seringkali berubah mundur.
Masing-masing travel umrah dan haji khusus dalam rapat ini diminta menyediakan data terkait jumlah pendaftar haji khusus selama 2024
Faisal mengatakan ihwal pengaturan kuota haji khusus itu merupakan urusan di internal Ditjen PHU
