katakini.com

Komisi IX Dorong Pekerja Pasar Modern BSD Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai sosialisasi terhadap pemilik lapak serta pekerja pasar mengenai BPJS Ketenagakerjaan diperlukan demi perlindungan pekerja pasar

Menaker Tegaskan Kewajiban Pemberian THR Tetap H-7

Menaker Yassierli mengatakan bahwa pemberian THR masih mengacu pada regulasi lama, yaitu selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Baru Usung Konsep 3C, Apa Itu?

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2030, Saiful Hidayat akan menindaklanjuti arahan Menko PM A. Muhaimin Iskandar dengan mengusung konsep 3 C.

Direksi BPJS Baru, Menko PM Ajak Semua Pihak Perkuat Solidaritas Jaminan Sosial

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar sebut regenerasi kepemimpinan BPJS menjadi momentum memperkuat jaminan sosial sebagai gerakan gotong royong nasional.

Susunan Lengkap Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan 2026-2030

Berikut Ini Susunan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026-2030.

Anggota DPR Ingatkan Dewas BPJS Baru Harus Independen dan Profesional

Dewan Pengawas ini perannya sangat strategis. Mereka harus benar-benar memastikan kebijakan dan pengelolaan BPJS berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak pada peserta

Daftar Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Lulus Uji

Berikut daftar peserta calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang dinyatakan fit and proper test

DPR Minta BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Proteksi Pekerja Informal dan PMI

Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ruchyat mengingatkan pentingnya perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Eks Wamenaker Sebut Oknum Partai dan Ormas Terlibat Kasus Pemerasan K3

Hal itu diungkap Noel jelang persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat.

Menko Muhaimin Resmi Canangkan Program 10.000 Hunian bagi Pekerja

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar sebut program 10.000 hunian, bantu para pekerja memiliki tempat tinggal pertama

Menko Muhaimin Dorong BPJS Ketenagakerjaan Bantu Iuran untuk Pekerja Lepas

Menko PM A. Muhaimin Iskandar mendorong BPJS Ketenagakerjaan membantu biaya iuran jaminan sosial untuk pekerja lepas seperti penata rias hingga penulis buku.

Dasco Pastikan DPR Terbuka Masukan Konstruktif soal RUU Ketenagakerjaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh-Partai Buruh (KSP-PB). Adapun audiensi itu dalam rangka mendengarkan masukan dan penyampaian draf RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh KSP-PB.

BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan untuk Keluarga Affan Kurniawan

Sebagai wujud perlindungan, ahli waris Affan menerima santunan total sebesar Rp70 juta

Menko Muhaimin Minta BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Jumlah Kepesertaan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyrakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan

Cucun Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Cover Pekerja Informal

Bila dahulu jaminan sosial tenaga kerja hanya diasosiasikan dengan pegawai formal, kini berbagai kalangan masyarakat dari desa pun bisa memperoleh manfaat perlindungan yang sama.

Ketua DPR Gelombang PHK di Bali Bukti Sektor Ketenagakerjaan RI Tengah Rapuh

Soroti Lonjakan PHK, Puan Minta Pemerintah Hadirkan Solusi Konkret

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini. Ia pun meminta pemerintah proaktif menanggapi fenomena tersebut, dan hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat. 

BGN Alokasikan Rp20,16 Miliar Lindungi 1,2 Juta Pekerja MBG

BGN Alokasikan Rp20,16 Miliar Lindungi 1,2 Juta Pekerja MBG

Forum Jamsos Tolak Dana BPJS Ketenagakerjaan untuk Tapera

Diperlukan pengawasan ketat guna mendorong transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan.

Bamsoet: Kadin Indonesia Bentuk Satgas terkait Putusan MK, Perlunya UU Ketenagakerjaan Baru

Bamsoet: Kadin Indonesia Bentuk Satgas terkait Putusan MK, Perlunya UU Ketenagakerjaan Baru