Ia menilai, ketiadaan pengaturan yang komprehensif dalam peraturan presiden terkait peran BPKP berpotensi menimbulkan bias kewenangan. Terlebih, hasil audit BPKP kerap dijadikan rujukan dalam penegakan hukum
Sebagai tindak lanjut, Baleg DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) terkait pengawasan dan evaluasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan mengundang sejumlah pihak
Bob Hasan mengatakan, Baleg DPR sedang membahas sejumlah undang-undang yang berdampak karena putusan MK mengenai kewenangan menghitung kerugian negara
Putusan MK nomor 28 ini memperkuat sebenarnya putusan MK sebelumnya juga, yang sudah menyatakan bahwa BPK adalah lembaga auditor negara yang bisa menyatakan kerugian negara
KPK menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota haji mencapai Rp622 miliar.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim didakwa merugikan negara senilai Rp218 triliun dalam kasus korupsi Chromebook
KPK mendalami kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.
Gus Jazil juga menyinggung potensi kerugian negara yang lebih luas, termasuk terkait petugas haji yang tidak menjalankan tugasnya namun tetap menerima tunjangan dan fasilitas.
BPK menyimpulkan ada penyimpangan yang berindikasi pidana dan mengakibatkan kerugian keuangan negara di kasus PT Taspen
Saat ini perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum selesai
2024, Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi
KPK sedang mengumpulkan informasi dan dokumen untuk diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Fantastis, Kerugian Kasus Timah Bertambah Menjadi Rp300 Triliun
Kerugian Negara Dalam Kasus Surya Darmadi Naik Jadi Rp104,1 Triliun
Total kerugian negara akibat berbagai kasus tersebut hingga Rp 800 miliar dan ditaksir bakal bisa bertambah lagi.
