katakini.com

Mengapa Tabayyun Kini Menjadi Wajib?

Urgensi memeriksa kebenaran informasi demi membendung fitnah di dunia maya.

Marinus Gea: Harmonisasi Regulasi Daerah Kunci Reformasi Hukum Nasional

Anggota MPR RI sekaligus Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menegaskan bahwa kualitas regulasi daerah tidak boleh hanya diukur dari aspek teknis penyusunan

Bijak Menyebarkan Informasi Sosial Media

Pentingnya verifikasi informasi dalam Islam demi menjaga kedamaian umat.

Disinformasi Sensus Ekonomi Bermunculan, DPR Dorong Perkuat Edukasi Publik

Ada misalnya disinformasi terkait dengan bagaimana dampak dari sensus yang mungkin tidak sepenuhnya benar di media-media termasuk media sosial yang mungkin perlu diluruskan

DPR Setujui Tujuh Anggota KI Pusat Periode 2026-2030, Ini Daftar Namanya

Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Pusat berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka

Kemnaker Percepat Transformasi BPVP jadi Kampus Mini Adaftif Pasar Kerja

Konsep Mini Campus ini dirancang agar BPVP tidak hanya menjadi tempat pelatihan kerja. Nantinya, BPVP akan bertransformasi menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mandiri

Waka MPR: Transformasi Transportasi Bersih dan Cerdas Harus Berorientasi pada Amanat Konstitusi

Konstitusi kita sudah sangat jelas. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Menag Ajak Jadikan Tahun Baru Islam 1448 H Momentum Transformasi Sosial

Menurut Menag, substansi hijrah yang diwariskan Rasulullah SAW tidak sekadar perpindahan fisik dari Makkah ke Madinah, melainkan perubahan mendasar dalam tatanan masyarakat

Ibas Dorong Akselerasi Transformasi Digital dan Telekomunikasi Menuju Smart Indonesia

Ibas menekankan bahwa transformasi digital merupakan salah satu faktor penentu bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara

Hingga 2028, PLN Bakal Rampingkan 44 Entitas Usaha Menjadi 23

Transformasi PLN berjalan selaras dengan agenda ketahanan energi nasional serta penguatan daya saing BUMN

Pembelajaran Makin Seru, IFP Jadi Andalan Sekolah di Pati

Kemendikdasmen terus memperkuat transformasi digital pendidikan melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran di satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Antisipasi Krisis Energi, DPR Minta Pemerintah Benahi Transportasi Publik

Pemerintah Indonesia didorong untuk segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional

Puan: DPR Kawal Isu Reformasi Bea Cukai-Kesehatan Mental Anak

DPR RI melalui Badan Legislasi, sedang melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional untuk memastikan undang-undang yang akan dibentuk selaras dengan kebutuhan hukum nasional serta aspirasi dan kebutuhan pembangunan

Waka MPR Ibas Dukung Perbaikan Pasar Modal dan Dorong Reformasi Ekonomi

Ibas menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, termasuk langkah-langkah pembenahan kelembagaan di sektor pasar modal

DPR Setujui 8 Poin Percepatan Reformasi Polri, Ini Daftar Lengkapnya

Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, terhadap laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Percepatan Reformasi Polri, apakah dapat disetujui?

Evaluasi Kinerja Polri 2025, Komisi III DPR Sampaikan Sejumlah Catatan Strategis

Menko Yusril: RUU Penanggulangan Disinformasi Tak Bersifat Anti-Demokrasi

Menurut Menko Yusril, regulasi ini justru dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah arus informasi global yang semakin kompleks

Menkomdigi Sebut Tanpa Keterampilan Iklusif, Transformasi Digital Bisa Perlebar Ketimpangan

Vonis Laras Faizati Dinilai Buah Reformasi KUHP dan KUHAP

Setidaknya ada tiga perkara yang menunjukkan di mana aparat penegak hukum menggunakan ketentuan dalam KUHP baru dan KUHAP baru.

Menteri PANRB Berharap Kejaksaan RI Efektif Cegah Korupsi

Kejaksaan bukan hanya sekedar lembaga penegak hukum di bidang penuntutan, tetapi pilar keadilan