Salah satu poin krusial yang disepakati yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.
Mendes PDTT: Prosedur Pengelolaan Dana Desa Perlu Aturan Lebih Baku
Bamsoet Pastikan Revisi UU Desa Disahkan Setelah Pemilu 2024
Ia memastikan, DPR tetap mendukung aspirasi maupun harapan para kades sekalipun pembahasan RUU Desa dilanjutkan usai Pemilu
Satu Dasawarsa UU Desa, Wujudkan Belasan Ribu Desa Mandiri
Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Disahkan
Bamsoet Dorong Optimalisasi Dana Desa Guna Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Puan memastikan, seluruh pimpinan dan anggota DPR kompak untuk mendukung pembahasan revisi UU Desa
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebutkan, pokok usulan revisi di antaranya masa jabatan perangkat desa agar ditegaskan.
ABPEDNAS Blitar Minta Ketua DPD RI Kawal Revisi UU Desa
Di Depan Kepala Desa se-Malang, Ketua DPD RI Ingatkan Pengelolaan Keuangan Desa
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun berharap pengesahan RUU Desa menjadi RUU inisiatif DPR ini bisa diapresiasi dan tidak sangkut pautkan dengan tahun politik.
DPR RI sepakat bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna atau meaningful participation.
Terdapat, setidaknya, 19 poin perubahan dalam RUU ini, bukan hanya sekedar tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.
Rancangan tersebut kemudian akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
Kepala Desa sama halnya merupakan bagian dari pemimpin bangsa yang harus diperlakukan sama untuk diperhatikan kesejahteraannya.
Dalam revisi UU Desa juga diharapkan dapat mempertajam status kepala desa beserta perangkatnya
Dalam revisi Undang-Undang Desa juga diharapkan dapat mempertajam status kepala desa beserta perangkatnya
Gus Halim: Revisi UU Desa Untuk Perjelas Status Perangkat Desa