Seluruh fraksi di DPR dan anggota dewan yang hadir di Rapat Paripurna menyatakan setuju sehingga RUU Satu Data Indonesia resmi disahkan menjadi undang-undang
Target tersebut dikejar setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI untuk dibahas bersama
