Mendes PDT Yandri Susanto meminta seluruh kepala desa di Provinsi Sulteng untuk berperan aktif menyukseskan program Posbankum dan Desa Bersinar
Menkum Supratman Andi Agtas meminta para advokat untuk terus menjaga kode etik terutama dengan talah berlakunya KUHP dan KUHAP baru
Hari ini sudah terbentuk (lebih dari) 76.000 posbankum di seluruh Indonesia, di 32 provinsi
Kejagung Sebut Kedatangan ke Kemenhut Hanya Pencocokan Data
Ada yang baru, yang baru itu seperti yang disebutkan yang terakhir. Kalau tujuannya adalah untuk kajian, itu tidak dipidana
Kumpul Kebo Bisa Kena Pidana, Ini Kata Menteri Hukum
Spektakuler! Penangkapan ini membuktikan kesungguhan aparat penegak hukum, pemerintah, untuk memberantas peredaran narkotika yang menghancurkan bangsa kita
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan Presiden Prabowo setuju agar RUU KUHAP jadi UU
Waka MPR Akbar apresiasi pendistribusian smartboard untuk 288.865 satuan pendidikan
KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau
KPK menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dkk terkait kasus pemerasan pada Dinas PUPR Provinsi Riau.
Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa karya jurnalistik sudah semestinya dilindungi karena termasuk dalam kategori karya cipta.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa royalti musik harus benar-benar dinikmati oleh para pencipta.
Mantan Bupati Situbondo Karna Suwandi dicecar penyidik KPK soal proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan persetujuannya terhadap usulan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pensiunan PNS bernama A Hasunudin sebagai saksi dalam dugana kasus korupsi Mempawah yang seret Ria Norsan
KPK meyakini Gubernur Kalbar Ria Norsan mengetahui proyek yang digarap Dinas PUPR Kabupaten Mempawah dikorupsi.
Ribuan napi itu di antaranya terdiri dari kasus penghinaan kepada Presiden, kemudian enam napi kasus makar tanpa senjata di wilayah Papua
Kementerian Hukum (Kemnkum) melalui Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum (Ditjen AHU) setidaknya telah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.068 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia