Kemudian pada tahun 2022, MPR bisa langsung membentuk semacam Komite Adhoc, dan masuk tahun 2024, PPHN sudah jadi dan masuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. “Nanti siapapun yang terpilih menjadi Presiden tinggal melaksanakan PPHN itu secara konsisten,” tambahnya.
