“Selama ini, Pemerintah tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM. Bahkan, ada masyarakat yang didenda dan dipidanakan, namun belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia.", ungkap Syarief.
Apalagi, berdasarkan pernyataan dari beberapa pegawai KPK bahwa TWK tersebut sarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari substansi wawasan kebangsaan. “Harusnya, TWK itu memuat pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan kebangsaan yang dipahami secara universal, bukan memberikan pertanyaan yang bahkan menjurus pada pertanyaan privasi.”, ungkap Syarief.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menentang keras pernyataan yang dilakukan Benny Wenda. Pasalnya, baru-baru ini, Benny Wenda melakukan deklarasi kemerdekaan Papua Barat secara tidak berdasar, pada Selasa (1/12/2020), sebab Papua dan Papua Barat merupakan wilayah Indonesia yang sah.
