Setiap perjuangan yang dilakukan harus berlandaskan pada kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.
Pengembangan kompetensi ini sangat penting untuk mengukur tingkat kompetensi masing-masing pegawai.
Supri juga menjelaskan pemanfaat teknologi informasi yang selama ini dilakukan DPR RI sebagai bagian menuju Parlemen Modern.
Pegawai muda memiliki potensi besar untuk menentukan dampak yang sedang diusahakan dan dikerjakan oleh Setjen DPR.
Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja gemilang dan sinergi yang ditunjukkan Setjen DPR dalam mendukung tugas-tugas lembaga legislatif.
Bagian Arsip Setjen DPR RI meluncurkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).
Tornagogo menggantikan Irtama sebelumnya, Nana Sudjana, yang kini menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah.
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR Terpilih Periode 2024—2029 dilakukan di Jakarta dan Bogor selama 8 hari, mulai 21 hingga 29 September 2024.
Sebelumnya ada hampir 60 ribu pendaftar program MDRR DPR RI Batch ke-2.
Persekjen No.1 Tahun 2024 juga memberikan banyak kemudahan dalam melakukan perjalanan dinas.
Dono berharap usulan tanda jasa dan kehormatan tidak hanya bisa diberikan kepada pejabat eselon I dan II, melainkan juga pejabat dan pegawai di bawahnya.
Semua informasi, administrasi, serta bahan rapat yang diperlukan setiap alat kelengkapan dewan (AKD) kini disampaikan dalam format digital.
Kegiatan yang akan berlangsung 21-29 September 2024 ini merupakan kerja sama antara Setjen DPR RI, KPU RI, dan Lemhannas RI.
Tes urin ini dilakukan untuk memastikan setiap orang yang bekerja di lingkungan Setjen DPR benar-benar bebas dari narkoba
Penggunaan e-Purchasing dinilai mempermudah kerja para PPK karena keputusan pengadaan diambil berdasarkan informasi yang lengkap dan terkini.
Pelantikan ini merupakan bagian dari usaha Setjen DPR untuk menjalankan proses pengembangan dan pembinaan dalam Reformasi Birokrasi di ASN.
Ke depan para pegawai di Setjen DPR RI mempunyai banyak tantangan dan setiap orangnya dituntut harus bisa mengoptimalkan kinerjanya.
Dharma Wanita Setjen DPR RI melihat secara langsung proses pembuatan roti.
Partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik, menurutnya, krusial agar penyusunan kebijakan di DPR RI dapat berjalan dengan baik.
Sidang kedua IPPP ini mengusung tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.