Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan tidak terus membebani anggaran negara
Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error
Ketua Banggar DPR nilai program MBG yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai cara mengintervensi kebijakan agar gizi anak-anak Indonesia membaik
Banggar DPR membenarkan terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari pos anggaran pendidikan pada APBN
Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan apabila ada merchant atau penjual yang menolak pembeli memberikan pembayaran tunai memakai rupiah, maka bisa dikenakan sanksi pidana
Pelaksanaan redenominasi rupiah memerlukan kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta teknis agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat
Dalam APBN 2026, disepakati pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,73 triliun
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (23/9) menjadi tonggak penting bagi pembangunan nasional.
Lebih baik tunjangan perumahan dari pada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA itu kan gede
Said mengatakan, setiap tahun anggaran untuk IKN bervariasi menyesuaikan prioritas kebutuhan pembangunan
Ketua Banggar menambahkan kebijakan efisiensi itu seharusnya tidak berdampak pada pelayanan publik
Said Abdullah mengatakan, Hasto tetap berada di kediamannya, entah itu Bekasi atau Jakarta
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, merinci postur anggaran tersebut terdiri dari pendapatan negara Rp3.005,12 triliun
Dukungan tersebut, kata dia, juga dapat diberikan meski PDIP berada di luar atau tidak masuk dalam kabinet pemerintahan
Siapkan Calon Sendiri, PDIP Pastikan Tak Gabung KIM Plus di Pilkada Jakarta
Meski saat ini perekonomian global sedang tidak menentu, namun perekonomian Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata