Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, menilai bahwa keputusan tersebut bukan sekadar perubahan teknis, melainkan membawa dampak sistemik terhadap arah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia ke depan.
Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, mengatakan setelah perjalanan ke Damaskus bahwa tidak ada kesepakatan dalam agenda pertemuan pada Oktober di Jenewa, yang bertujuan untuk merevisi konstitusi Suriah.