DPR dan pemerintah pun sepakat untuk pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.
Puan memastikan DPR akan membuka ruang diskusi agar masyarakat dari berbagai elemen dapat memberikan masukan
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah disiapkan sejak tahun 2016, dan sampai akhir DPR RI periode 2014-2019 mencapai 938 masalah
