katakini.com

DPR Setujui RUU KUHAP Jadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU KUHAP Jadi Undang-Undang

1.895 Personel Diterjunkan Kawal Demo Pengesahan RUU KUHAP

Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.895 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa pengesahan RUU KUHAP

Komisi III DPR dan Pemerintah Bahas RUU KUHAP

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro mengatakan, Komisi III DPR berkomitmen memaksimalkan masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU KUHAP.

Anggota DPR Sebut Restorative Justice Sesuai dengan Kearifan Lokal Indonesia

Restorative justice itu sebenarnya sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia. Sebelum Belanda datang membawa KUHP kita, tidak ada kebiasaan saling memenjarakan. Semua persoalan diselesaikan dengan salaman

Komisi III DPR Siap Tindaklanjuti RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset bisa dibahas secara paralel.

Legislator Dorong Restorative Justice Masuk dalam RUU KUHAP

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mengatakan bahwa penerapan restorative justice (RJ) sangat penting diusulkan masuk dalam Rancangan UU KUHAP yang baru

RUU KUHAP Bakal Perkuat Posisi Masyarakat Sipil

Ketimpangan tersebut sangat terlihat dalam KUHAP yang berlaku saat ini, yang dibuat pada era Orde Baru tahun 1981

Revisi RUU KUHAP Berpotensi Kurangi Tugas KPK Berantas Korupsi

Keberatan lain yang disampaikan KPK terkait RKUHAP adalah mengenai larangan bepergian ke luar negeri yang hanya diberlakukan untuk tersangka

KPK Mengaku Tak Dilibatkan dalam Pembahasan DIM RUU KUHAP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku pihaknya tidak dilibatkan saat pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

KPK Sebut RUU KUHAP Tetap Perlu Atur Pencekalan untuk Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tetap perlu mengatur pencekalan untuk saksi.

RUU KUHAP Telah Masuk Pembahasan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi

Adapun, hasil Panja nantinya akan diserahkan ke Komisi III dan jika disetujui maka akan dilakukan pengambilan keputusan tingkat I

Catat, RUU KUHAP Tak Akan Menambah Kewenangan Polri

DPR Pastikan RUU KUHAP Tak Akan Menambah Kewenangan Polri

Disebut polisi semakin powerful, karena disebut sebagai penyidik utama, sebagaimana di Pasal 7 ayat 5. Kami perlu sampaikan, bahwa pengaturan dalam KUHAP baru sama persis dengan KUHAP lama

DPR dan Pemerintah Sepakat Masukan Hak Impunitas Advokat dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP memiliki 1 676 DIM, Substansi Dibahas Sesuai Klaster

Serahkan DIM RUU KUHAP ke Komisi III DPR, Wamenkum Beri 10 Norma Penguatan

RUU KUHAP Harus Melindungi Hak Asasi Manusia

Panja RUU KUHAP Resmi Dibentuk, Pembahasan Bakal Dikebut di DPR

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP akan dilakukan secara intensif hingga akhir masa sidang.

RUU KUHAP Kick Off 7 Juli, Rapat Perdana dengan Kementerian Hukum dan Setneg

Komisi III DPR Bakal Bahas Maraton RUU KUHAP

Komisi III DPR RI akan menggelar rapat setiap hari secara maraton untuk membahas RUU tersebut hingga selesai