Penyelenggara Satu Data Indonesia pertama-tama harus benar-benar transparan dan bijak dalam mengelola data
Artinya, tantangannya bukan sekadar mengganti satu rumus, tetapi membangun arsitektur data negara yang interoperabel, dinamis, aman dan akuntabel
Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada "orang dalam" atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan kehadiran BSDI ditujukan untuk memperkuat tata kelola data nasional secara terpadu dan terstruktur
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan SDI berlandaskan sejumlah prinsip utama, yakni keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi, interoperabilitas, rekognisi, serta kepastian hukum dalam tata kelola data nasional.
