katakini.com

Iman Sukri: Masyarakat Adat Sudah Eksis Sebelum Indonesia Berdiri, Perlu Diatur dalam UU

Anggota Baleg DPR: RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Kekhususan Daerah

pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda

Baleg DPR Dorong RUU Masyarakat Adat Mampu Hadirkan Kepastian Hukum Berkeadilan

Dalam pembahasan di Baleg DPR RI, keseimbangan antara perlindungan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama

Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Disahkan jadi UU Periode Prabowo

Karena kita ingin, bahwa tahun ini atau minimal pada periode pemerintahan Pak Prabowo ini, RUU Masyarakat Adat kita sahkan menjadi undang-undang

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Masyarakat Adat tadi sangat mengapresiasi bahwa Baleg sudah mulai lakukan penyusunan. Tentu kita berharap RUU Masyarakat Adat yang sudah 18 tahun tidak kunjung selesai itu bisa kita selesaikan di tahun ini

Soroti Konflik Agraria, Anggota Baleg DPR Nilai RUU Masyarakat Adat Mendesak