Kemungkinan terjadinya money politics sangat kecil dibanding misalnya dibanding pilkada langsung dengan pemilih masyarakat satu kabupaten. Mengawasi orang se-kabupaten itu tidak mudah dan kemungkinan terjadinya money politics jauh lebih besar
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat
DPR dan Pemerintah memiliki ruang untuk me-review terhadap produk legislasi yang telah dibuat, setelah melakukan review, evaluasi, dan kajian yang mendalam.
