Revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI)
Koordinasi erat antara pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) wilayah Johor dengan APMM Diraja Malaysia, telah memungkinkan izin diberikan kepada Kapal KM Jaya Makmur 88 dan 4 awaknya untuk kembali ke Indonesia.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah untuk menyiapkan atau merevisi regulasi terkait perdagangan melalui elektronik atas tren penggunaan socio-commerce yang semakin digandrungi oleh masyarakat, salah satunya Project S Tiktok.
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan pihaknya akan memberi sanksi tegas terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terlibat menempatkan CPMI secara nonprosedural.
