Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menyoroti sejumlah permasalahan krusial dalam pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.
KPK memanggil anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion (MFR) sebagai saksi perihal kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di lingkungan Kemnaker
