Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memberi edukasi kepada masyarakat secara matang terkait wacana kebijakan terkait penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pembelian LPG 3 kilogram bersubsidi.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ahmad Moetaba memberikan sejumlah catatan ihwal rencana pengetatan pembelian LPG 3 Kg oleh Pemprov DKI Jakarta
Sebagai bentuk dukungan itu, Eddy menyampaikan usulannya untuk mengalihkan pola subsidi yang selama ini diberikan pada barang, diubah dengan diberikan langsung pada masyarakat.
Pengecer akan lebih memudahkan konsumen, karena lokasi jualan mereka biasanya lebih dekat dengan konsumen atau masyarakat.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika memberikan sejumlah saran kepada pemerintah terkait penyaluran LPG 3 kilogram (kg)
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengusulkan agar Kementrian ESDM segera memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang penataan penjualan LPG 3 kg
Realisasi mencapai 539.466 ribu MT, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 524.404 ribu MT.
Kecurangan yang terjadi adalah pengisian tabung LPG 3 Kg hanya diisi dengan takaran 2,3 kg hingga 2,7 kg.
Selama Ramadhan-Idul Fitri, Pertamina Tambah 14,4 Juta Tabung LPG 3 Kg
Alasan Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP
Syarief Hasan Minta Kebijakan LPG 3 Kg Tak Persulit Rakyat
Tabung gas LPG 3 kg ini merupakan bahan bakar gas yang memang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harus tepat sasaran.
