Komisi XIII DPR RI akan turun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai literasi perlu ditempatkan sebagai jangkar utama dalam membangun kehidupan yang sehat dan produktif bagi warga binaan di lapas.
Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo mendesak dugaan pemberian fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, diusut secara tuntas dan transparan.
Komisi XIII DPR RI segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait keberadaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Kabupaten Bogor.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah dan industri media memperkuat perlindungan terhadap pekerja media
Komisi XIII DPR meminta peningkatan anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur.
Artinya, tantangannya bukan sekadar mengganti satu rumus, tetapi membangun arsitektur data negara yang interoperabel, dinamis, aman dan akuntabel
Muzani mengatakan, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.
Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian
Setiap program dan alokasi anggaran yang disetujui harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP.
Anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total
Kami mendukung penuh langkah pemerintah yang terus berupaya menyelamatkan WNI dari militer Israel
Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Kok bisa ada orang asing beraktivitas dan berkumpul untuk melakukan kejahatan di negara kita secara rutin.
Berdasarkan mandat UU PSDK, LPSK harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang
Dewi Asmara juga mendesak agar peraturan menteri (permen) tentang perlindungan bagi pembela HAM jadi prioritas penyelesaian.
Keberadaan BNPB yang hanya berdiri di pusat justru menyulitkan lembaga tersebut dalam mengakses informasi tentang situasi dan kondisi bencana di Indonesia
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta kasus penjarahan di wilayah bencana Sumatera Utara diselesaikan melalui keadilan restoratif atau restorative justice.
Saya pikir DPR dan Komnas HAM kawan-kawan dari media kita punya satu perspektif bahwa di periode ini dalam game yang secepat-cepatnya jika perlu pada akhir tahun ini undang-undang PPRT harus dimenangkan di DPR
