Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menyoroti sejumlah permasalahan krusial dalam pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.
