Dalam pembahasan di Baleg DPR RI, keseimbangan antara perlindungan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama
Secara yuridis, kehadiran RUU tentang Penyadapan merupakan amanat dari putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 terkait pengujian atas UU tentang ITE
Waka MPR Sebut Kegiatan Sosial-Filantropi Perlu Kepastian Hukum
Bamsoet Ajak Notaris Jaga Kepastian Hukum dan Berpolitik Secukupnya
Indonesia saat ini tengah membahas berbagai Rancangan Undang-Undang, seperti RUU KUHP, dan RUU TPKS.
