KPK menelusuri aset milik eks Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto selaku tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
KPK menduga praktik pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker terjadi sejak era Hanif Dhakiri
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Roni Dwi Susanto terkait pemerasan sertifikat K3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pejabat Kemnaker terkait kasus pemerasan K3
KPK geledah rumah kediaman mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Heri Sudarmanto di wilayah Jakarta Selatan
KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker
Menaker Yassierli mengatakan bahwa belum ada kebijakan mengenai keberlanjutan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap II.
KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga
KPK mendalami rentan waktu terjadinya pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kemnaker
KPK telah menyita 18 bidang tanah seluas total 4,7 hektare terkait kasus dugaan pemerasan RPTKA di lingkungan Kemnaker
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penggunaan rekening orang lain untuk menampung uang hasil pemerasan dari agen Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Asep mengatakan para tersangka akan mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 turun sekitar satu juta orang dari target awal
KPK memanggil anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion (MFR) sebagai saksi perihal kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di lingkungan Kemnaker
Kemnaker mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan atau link palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadirkan mekanisme penyaluran melalui digitalisasi layanan Pospay, guna mempermudah penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025
KPK tengah menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) Kemnaker pada Tahun 2019-2023
Permintaan pencegahan KPK dengan menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi
Penyidik, lanjut Budi, juga melakukan penyitaan di antaranya terhadap 11 unit kendaraan roda empat dan 2 unit kendaraan roda dua
