Layanan bantuan untuk semua kendala QLola.

Pansus DPR-Pemerintah Sepakat RUU HPI Perkuat Kepastian Hukum

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ini merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subyek hukum

Pansus DPR dan Pemerintah Sepakat Mulai Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

Pansus dan pemerintah menyetujui jadwal rapat pembicaraan Tingkat I RUU tentang Hukum Perdata Internasional yang telah ditetapkan dalam rapat kerja

Kemenkum Diminta Perbanyak Pos Bantuan Hukum Daerah

Pos Bantuan Hukum merupakan organisasi bantuan hukum resmi yang dimiliki pemerintah. Pos tersebut seharusnya berada di seluruh desa yang untuk memberikan layanan hukum secara mudah dan terjangkau.

Kemenkum Sahkan 80.068 Kopdes Merah Putih

Kementerian Hukum (Kemnkum) melalui Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum (Ditjen AHU) setidaknya telah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.068 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia

RUU KUHAP Kick Off 7 Juli, Rapat Perdana dengan Kementerian Hukum dan Setneg