katakini.com

Rieke Diah Pitaloka Minta Negara Jangan Pelit Lindungi Perempuan Indonesia

Menurutnya, negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim

DPR: Anggaran BPIP Harus Fokus Pembinaan Ideologi Pancasila

Setiap program dan alokasi anggaran yang disetujui harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP.

DPR Soroti Dampak Nyata Anggaran KemenHAM bagi Korban Pelanggaran HAM

Anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total

Rieke Diah Pitaloka Dorong Perpres Reintegrasi Sosial Segera Diterbitkan

Menurut Rieke, Perpres tersebut diperlukan sebagai instrumen nasional untuk mempercepat implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru

Legislator PDIP: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, jika kewenangan keimigrasian diperdagangkan atau disalahgunakan, dampak buruknya jauh melampaui kerugian keuangan negara

Rieke Diah Pitaloka Sebut Korupsi Izin Tinggal Orang Asing Ancam Kedaulatan Negara

Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia

Rieke Diah Pitaloka Yakin Pemerintah Tak Pandang Bulu Sikat Mafia Haji

Saya yakin Pemerintah tidak akan ragu #sikatMafiaHaji tanpa pandang bulu. Bismillah Allah buka kebenaran dan siapapun dan apa pun kedzoliman

Cegah Haji Ilegal, DPR Dorong Percepat Pengesahan Perpres Tata Kelola Keimigrasian

Perpres Tata Kelola Keimigrasian harus segera dipercepat agar pengawasan terhadap mobilitas WNI, termasuk jemaah haji dan umrah, memiliki payung hukum yang lebih kuat

Prabowo Keluhkan Izin Investasi Berbelit, RUU SDI Disebut Fondasi Perencanaan Pembangunan

Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada "orang dalam" atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan

Legislator PDIP Dukung Dirut KAI Lakukan Perbaikan Tata Kelola Perkretaapian

Saya mendukung Dirut KAI, Pak Bobby yang terus mendorong perbaikan berbasis data transparansi, dan kepatuhan regulasi

Anggota DPR Minta Akses Lintas Udara Dikaji Secara Hati-hati dan Berdaulat

Kedaulatan wilayah udara bukan sekadar isu teknis atau diplomatik, tetapi menyangkut hak dasar warga negara untuk hidup aman dan terlindungi

Lapas Over Kapasitas, Legislator PDIP Beri 5 Rekomendasi Penanganan Narkotika

Rasio petugas yang tidak ideal berdampak pada lemahnya pengawasan, terbatasnya pembinaan, serta meningkatnya potensi peredaran narkotika di dalam lapas

Legislator PDIP Desak Pemerintah Percepat Satu Data Korban Pelanggaran HAM Berat

Menurutnya, terdapat ketidaksinkronan data antar lembaga yang berdampak langsung pada belum optimalnya pemulihan korban

Legislator PDIP Usul Negara Jamin BPJS Kesehatan Korban Pelanggaran HAM

Jaminan sosial adalah hak asasi warga negara. Ini bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Termasuk bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat masa lalu

Anggota DPR Sebut PBI BPJS Bukan Sekadar Angka tapi Persoalan Nyawa

Komisi VI Minta Anggaran Bulukumba Diaudit, Kondisi SDN Rusak

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong Mendagri dan BPK RI untuk mengaudit Daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Dorong Pembenahan Data BPJS, Rieke: Jangan Sampai Uang Negara Berantakan

Hasil evaluasi menunjukkan potensi peserta fiktif mencapai 51,5 juta jiwa, dengan kerugian negara sekitar Rp126 triliun per tahun.

Rieke Dorong Revisi UU BUMN, Perkuat Transparansi dan Stop Rangkap Jabatan

Tidak perlu debat lagi, keuangan BUMN adalah keuangan negara

Anggota DPR Galang Dukungan Kawal Ketat Pengangkatan CASN

Rieke menjelaskan bahwa keputusan terbaru telah menegaskan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada penundaan bertahap

Interupsi Paripurna DPR, Rieke Minta Kenaikan PPN 12% Dibatalkan

Interupsi Paripurna DPR, Rieke Minta Kenaikan PPN 12% Dibatalkan