Dasar hukum penetapan darurat sipil maupun darurat militer tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Penerapan darurat militer merupakan langkah ekstrem yang ditempuh pemerintah ketika situasi keamanan dianggap mengancam stabilitas negara
Penerapan darurat militer atau martial law biasanya dilakukan sebuah negara dalam kondisi krisis besar, seperti konflik bersenjata, kudeta, maupun instabilitas politik.
Ukraina akan Perpanjang Darurat Militer Lagi, Prospek Pemilu Tertunda
Meski Dimakzulkan, Tunjangan dan Pensiunan Presiden Korsel Masih Terjamin
Dalam 180 Hari, MK akan Putuskan Nasib Presiden Korsel Usai Pemakzulan
Inilah Kronologi Kehancuran Politik Presiden Korea Selatan
Kepresidenan Yoon Dirusak oleh Skandal dan Keretakan Internal Partai
Usai Pemakzulan, Yoon Hadapi Gempuran Investigasi Kriminal
Pemakzulan Berhasil, 12 Suara Berasal dari Partai Yoon Sendiri
Pemakzulan Presiden Korsel Hampir Gagal saat Partainya Tetap Dukung Yoon
Pariwisata Korea Selatan Terancam Krisis Politik yang Berkepanjangan
Oposisi Memakzulkan Presiden Korea Selatan dalam Pemungutan Suara Kedua
Oposisi Korsel Desak Partai Presiden Dukung Pemakzulan
Dinilai Membangkang, Sebagian Anggota Partai Berkuasa Tuntut Presiden Korsel Dicopot
Simbol Anti Kekerasan, Lightstick K-pop Gantikan Lilin dalam Protes di Korsel
Oposisi Sebut Pemakzulan Presiden Korsel Cara Terbaik Pulihkan Ketertiban
Korea Utara Laporkan Krisis Darurat Militer di Korsel untuk Pertama Kalinya
Tuduh Oposisi akan Hancurkan Negara, Presiden Korsel Janji Berjuang Sampai Akhir
Siapakah Kim Yong-hyun, Mantan Menhan Korsel yang Coba Bunuh Diri?
