Kasus gratifikasi dan penyuapan kini masih mendominasi oleh tindak pidana korupsi dengan persentase mencapai 62,81 persen. Dalam konteks ini, BK melalui Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) berperan penting sebagai sistem pendukung kerja DPR di bidang anggaran dan akuntabilitas.
