Layanan bantuan untuk semua kendala QLola.

RUU Tipikor, Ketua Baleg Soroti Polemik Lembaga Penghitung Kerugian Negara

BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Masyarakat Adat tadi sangat mengapresiasi bahwa Baleg sudah mulai lakukan penyusunan. Tentu kita berharap RUU Masyarakat Adat yang sudah 18 tahun tidak kunjung selesai itu bisa kita selesaikan di tahun ini

Waka Baleg DPR Dorong Revisi UU Parpol

Anggota Baleg DPR Ingatkan Pengelolaan SDA Harus Utamakan Manfaat bagi Daerah

Manfaatnya apa untuk orang Aceh? Itu dulu yang harus dijawab. Demikian juga untuk Papua, Kalimantan Timur, dan Riau

Anggota Baleg DPR Soroti Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara

Ia menilai, ketiadaan pengaturan yang komprehensif dalam peraturan presiden terkait peran BPKP berpotensi menimbulkan bias kewenangan. Terlebih, hasil audit BPKP kerap dijadikan rujukan dalam penegakan hukum

Baleg DPR Akan Panggil Sejumlah Pihak Bahas Putusan MK Soal Kerugian Negara

Sebagai tindak lanjut, Baleg DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) terkait pengawasan dan evaluasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan mengundang sejumlah pihak

Baleg DPR Soroti Putusan MK, Hanya BPK yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

Bob Hasan mengatakan, Baleg DPR sedang membahas sejumlah undang-undang yang berdampak karena putusan MK mengenai kewenangan menghitung kerugian negara

Waka Baleg DPR: Putusan MK Pertegas Kewenangan BPK Hitung Kerugian Negara

Putusan MK nomor 28 ini memperkuat sebenarnya putusan MK sebelumnya juga, yang sudah menyatakan bahwa BPK adalah lembaga auditor negara yang bisa menyatakan kerugian negara

Baleg DPR Matangkan RUU SDI, Targetkan Data Nasional Terpadu dan Akuntabel

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan SDI berlandaskan sejumlah prinsip utama, yakni keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi, interoperabilitas, rekognisi, serta kepastian hukum dalam tata kelola data nasional.

Trubus Rahardiansah: Data Akurat Kunci Kebijakan Publik yang Efektif dan Berkelanjutan

Persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang hingga kini masih kerap bermasalah akibat ketidakakuratan data penerima.

Anggota Baleg DPR Nilau RUU Satu Data Penting untuk Akurasi Kebijakan Negara

 Selama ini persoalan utama dalam pengelolaan data di Indonesia adalah tidak adanya standar dan integrasi yang kuat antarinstansi.

Legislator PKB Dorong Pemerintah Buka Jalur Penyeberangan Baru ke Bali

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Iman Sukri menyoroti kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, serta kondisi serupa yang kerap berulang di sisi Bali

Baleg DPR Desak Percepatatan Pembahasan RUU Masayarakat Hukum Adat

UU ini pada evaluasi Prolegnas yang lalu sudah selesai disusun sebagai usulan anggota, sekarang masuk ke usulan Baleg supaya ini bisa berproses dengan lebih cepat

Baleg DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Pengelola Dana Otsus Aceh

Aceh masuk dalam 6 besar Provinsi Termiskin oleh karena itu penting adanya badan khsus yang dikhusukan untuk dana otsus Aceh

Anggota Baleg DPR Pertanyakan Komitmen Pemerintah soal Kesejahteraan Guru

Ia menyoroti kondisi guru, terutama yang berstatus non-ASN atau honorer, yang hingga kini masih menghadapi persoalan klasik seperti gaji rendah dan pembayaran yang tidak menentu.

RUU PPRT Disempurnakan Bakal Atur BPJS hingga Status Kerja PRT

Yang pertama, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah kita sempurnakan. Ini berdasarkan masukan dari semua pihak yang sudah kita undang ke Baleg, baik itu pemberi kerja, PRT sendiri maupun P3RT

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini

Menurutnya, DPR akan terus membuka partisipasi dari publik untuk memberikan masukan agar penyusunan draf RUU itu bisa segera selesai

Baleg DPR Sebut RUU PPRT Bakal Wajibkan Penyalur ART Punya Legitimasi

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengatakan, penyalur itu harus berbadan hukum dan tercatat secara resmi, walaupun lembaga penyalur itu awalnya berbentuk yayasan

Iman Sukri: Dana Haji Titipan Umat, Harus Kembali 100 Persen untuk Jemaah

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri, menegaskan bahwa BPKH wajib mengelola dana titipan masyarakat secara transparan dan profesional

Waka Baleg DPR: Kadin Harus Independen dan Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Memang, Kadin itu juga harus independen supaya tidak bergantung kepada pemerintah. Kalau mereka menjadi bagian dari pemerintah, akan sulit nantinya dan ini justru akan merugikan diri sendiri