katakini.com

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini

Menurutnya, DPR akan terus membuka partisipasi dari publik untuk memberikan masukan agar penyusunan draf RUU itu bisa segera selesai

Baleg DPR Sebut RUU PPRT Bakal Wajibkan Penyalur ART Punya Legitimasi

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengatakan, penyalur itu harus berbadan hukum dan tercatat secara resmi, walaupun lembaga penyalur itu awalnya berbentuk yayasan

Iman Sukri: Dana Haji Titipan Umat, Harus Kembali 100 Persen untuk Jemaah

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri, menegaskan bahwa BPKH wajib mengelola dana titipan masyarakat secara transparan dan profesional

Waka Baleg DPR: Kadin Harus Independen dan Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Memang, Kadin itu juga harus independen supaya tidak bergantung kepada pemerintah. Kalau mereka menjadi bagian dari pemerintah, akan sulit nantinya dan ini justru akan merugikan diri sendiri

Ketua Baleg DPR Respons Santai Gugatan UU MD3

Gugatan UU MD3 itu meminta agar rakyat atau konstituen diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR

Baleg DPR Dorong Pembahasan RUU PPMI Dipercepat

Wakil Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri menekankan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) perlu dipercepat

DPR dan Pemerintah Sepakat 52 RUU Masuk Prolegnas 2025, Berikut Daftarnya

 Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menyepakati sebanyak 52 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025

Pimpinan Baleg Pastikan RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Transportasi online masuk ke 2026, prioritas 2026, ya nggak mungkin lagi kan kalau tidak masuk. Selain itu, ada juga RUU Pelindungan Pekerja Lepas dan RUU Pekerja Platform

Ahmad Basarah Dorong RUU BPIP Segera Dibahas dan Disahkan

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Baleg DPR Siapkan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas

Persyaratan Prolegnas Prioritas ini, RUU harus melalui dulu proses panjang, yaitu tentang RUU punya naskah akademiknya, kemudian apa urgensi kenapa diubah, kenapa dibicarakan, kenapa didiskusikan

Pemerintah Diminta Hati-hati Usulkan RUU Kewarganegaraan Ganda

Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah hati-hati dalam mengusulkan revisi Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai RUU prioritas 2025.

Baleg Sebut Usul RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebut usul inisiatif untuk menggulirkan RUU Perampasan Aset akan segera dibawa ke rapat paripurna

Pimpinan Baleg Nilai RUU Perampasan Aset Lebih Pas Dibahas Komisi III DPR

Iman Sukri menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan pembahasan dilakukan di Komisi III DPR. Kata dia, Baleg DPR saat ini sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran.

Baleg DPR Buka Peluang Ambil Alih Usul RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan terbuka kemungkinan Baleg DPR RI mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Revisi UU Haji Jadi Inisiatif DPR, HNW: Memang Sudah Semestinya

HNW menjelaskan, DPR secara resmi telah mengambil inisiatif memperbaiki UU Haji, yang kini tengah dibahas di Komisi VIII dan telah disetujui Baleg.

Baleg Ingatkan Usulan Kemandirian Anggaran DPR Harus Dibahas Menyeluruh

Meskipun revisi Undang-Undang Keuangan Negara sempat sulit dilakukan di masa lalu, kondisi politik saat ini memberi peluang yang lebih besar untuk mendorong perubahan. 

Baleg DPR Tak Masalah Pembahasan RUU Pemilu Melalui Mekanisme Pansus

Baleg Sebut RUU P2MI Bentuk Kehadiran Negara Lindungi Pekerja

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI) sebagai RUU inisiatif DPR

Baleg DPR: Batasan Keterbukaan Informasi Dalam RUU Statistik Harus Jelas

Baleg: RUU KUHAP Berpotensi Masuk Prolegnas

 Usulan revisi KUHAP disampaikan oleh perwakilan dari LBH APIK dan ICJR.