Menurut Aprozi, ironis jika BPJPH sibuk unjuk gigi di luar negeri sementara dapur program unggulan Presiden Prabowo Subianto justru luput dari pengawasan halal.
BPJPH membagikan sejumlah kriteria bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperoleh Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2026
Kasus Ayam Goreng Widuran, Masyarakat Bisa Ajukan Gugatan Class Action
Kabar Baik, BPJPH Buka 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM
Rata-rata ini, lanjut Aqil, meningkat jika dibandingkan angka sertifikasi halal sebelum dikelola BPJPH
Penetapan label halal yang berlaku nasional tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal yang berlaku efektif sejak 1 Maret 2022.
Aturan itu diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.
