PT Pertamina Patra Niaga diminta untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam memastikan penyaluran BBM berjalan merata hingga ke daerah terpencil
erkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan
Jelang pengumuman harga BBM Non Subsidi yang diperkirakan besok, Rabu, 1 April 2026, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk mengantisipasi migrasi pengguna BBM Non-Subsidi ke Pertalite
Pemerintah diminta agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia
Kemenko Marvest:BBM Kita Harus Dibersihkan dari Sulfur Tinggi
Mendesak Pemerintah melibatkan publik terkait kriteria kendaraan yang boleh atau tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.
BBM rendah sulfur ini baik bagi lingkungan hidup.
Sampai hari ini regulasi yang mengatur pengguna yang berhak BBM bersubsidi jenis Pertalite masih belum ada.
Politisi dari Fraksi PAN itu mengingatkan bahwa wacana larangan pembelian BBM bersubsidi ini berlaku hanya untuk masyarakat kelas menengah ke atas atau masyarakat mampu.
BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran.
BPH Migas mengungkapkan, pengawasan penting dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat
Hafisz juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, dalam menentukan harga-harga sektor lain yang terdampak akibat kenaikan BBM subsidi.
Lebih Tahu Anggaran, Keputusan Harga BBM Bersubsidi Ada di Tangan Kemenkeu
Fix, Kendaraan Layanan Umum Diizinkan Gunakan BBM Bersubsidi
