Kebijakan ini dituntut untuk mampu menjawab akar masalah pertanahan
Posko Bersama dibentuk agar berbagai pihak yang ingin membantu dapat menyalurkan bantuan melalui jalur yang terkoordinasi.
DPR diminta memastikan seluruh regulasi yang disusun mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.
Siap - siap Maju PIlkada Bogor, Sespri Ibu Negara Temui Jokowi
Pengemudi Bus PO Ardiansyah Diduga Mengkonsumi Sabu
Kecelakaan Bus di Tol Sumo, 13 Orang Meninggal
