PKS mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuat jadwal transfer dari pusat ke daerah disesuaikan dengan jadwal yang dibuat pemda saat penyusunan anggaran daerah
Berdasarkan data BPS RI penduduk miskin secara ekstrim semakin bertambah, ketimpangan kesejahteraan semakin lebar, dan indeks gini rasio melonjak
Anis Byarwati meminta agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan betul-betul membumi sehingga manfaatnya dapat dirasakan bank-bank kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Data Maret 2021 menunjukkan kemiskinan di perdesaan mencapai 15,37 juta jiwa atau 13,1% sedangkan di perkotaan mencapai 12,18 juta jiwa atau 7,89%.
untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
PPKM mikro darurat akan berdampak pada ekonomi kuartal III 2021, mengingat ruang gerak publik semakin terbatas.
Diantara poin laporan BPK terkait dengan pemeriksaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
sebagian besar pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri, yaitu 77% sedangkan sisanya 23% dari pihak lain termasuk perbankan.
rencana Pemerintah untuk mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako sangat tidak pantas di saat kondisi masyarakat sedang dihimpit persoalan ekonomi yang berat.
menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah merupakan kebijakan yang tepat.
jumlah rakyat miskin mengalami peningkatan dan akan semakin memburuk dengan tekanan dampak pandemi Covid-19.
Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah.
Tunjangan kinerja yang diakumulasi dengan THR, idealnya berdampak pada lonjakan konsumsi rumah tangga,
insentif pajak yang merupakan usulkan PKS ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari 8 juta rupiah perbulan.
legislator senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merespon positif kehadiran Dewan UKM DKI yang memperjuangkan nasib UKM dalam sepak terjang organisasinya.
