katakini.com

Baleg DPR Bentuk Panja Bahas RUU Pengaturan Reforma Agraria

RUU Pengaturan Reforma Agraria merupakan rancangan regulasi yang diarahkan untuk memperkuat penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan.

Baleg DPR: RUU Reforma Agraria Harus Jadi Momentum Atasi Ketimpangan dan Konflik Lahan

Kebijakan ini dituntut untuk mampu menjawab akar masalah pertanahan

Waka MPR: Reforma Agraria Harus Mampu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

MPR RI: Reforma Agraria Jangan Direduksi Menjadi Sekadar Sertifikasi Tanah

Reforma agraria adalah kewajiban konstitusional negara untuk menata ulang struktur penguasaan tanah yang timpang.

Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR, Bentuk Badan Khusus di Bawah Presiden

BRAN bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan reforma agraria.

Iman Sukri Nilai RUU Reforma Agraria Jawaban Konflik Lahan Berlarut

Ini sebenarnya adalah jawaban dari persoalan-persoalan konflik agraria yang begitu kompleks. Kita melihat ada banyak regulasi yang tumpang tindih

Taufik Basari MPR: Pelaksanaan Reforma Agraria Masih Jauh dari Cita-Cita Pendiri Bangsa

Anggota DPR Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat Buntut Maraknya Sengketa Lahan

Kalau pemerintah sudah menyerahkan kepada kita, kita belum tahu juga sudah diserahkan RUU rancangan undang-undang itu, saya pikir itu DPR punya kewajiban untuk segera mengesahkan

DPR Kawal Pengembalian 83,26 Hektare di Sumut ke Warga

Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat terlindungi dan seluruh pihak melaksanakan komitmennya sesuai ketentuan yang berlaku

Soroti Konflik Agraria, Anggota Baleg DPR Nilai RUU Masyarakat Adat Mendesak

Komisi XIII Minta Kementerian HAM Perkuat Perlindungan Sengketa Agraria Masyarakat Adat

Dewi Asmara juga mendesak agar peraturan menteri (permen) tentang perlindungan bagi pembela HAM jadi prioritas penyelesaian.

Mendes Yandri: 35.421 Desa Masuk Kawasan Hutan dan Tidak Ilegal

Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri Rapat Kerja Pansus DPR Penyelesaian Konflik Agraria

Desa di Kawasan Hutan, DPR Dorong Peta Tunggal Cegah Konflik Agraria

Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustofa, mengatakan bahwa persoalan desa tertinggal yang status tanahnya berada dalam kawasan hutan merupakan salah satu hambatan paling serius

Anggota DPR Desak BPN Segera Tuntaskan Konflik Agraria

Anggota Komisi II DPR RI mendorong agar BPN melakukan harmonisasi regulasi pertanahan dan percepatan penyelesaian konflik agraria

Komisi XIII DPR Bawa Konflik PT TPL di Danau Toba ke Pansus

Hasil RDPU Komisi XIII kemarin di Medan, rekomendasinya Komisi XIII akan membawa kasus konflik TPL vs rakyat kawasan Danau Toba ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk DPR

Komisi XIII DPR Desak Penyelesaian Adil Konflik Agraria di Danau Toba

Komisi XIII akan mengawal penyelesaian kasus ini hingga ke tingkat nasional melalui Panitia Khusus (Pansus) Agraria. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat di Danau Toba

Komisi XIII DPR Dukung Penyelesaian Konflik Agraria di Danau Toba

Posisi kami jelas, Komisi XIII berada di pihak rakyat. Kami memastikan agar konflik agraria ini diselesaikan tanpa pelanggaran HAM, dan hak-hak masyarakat tetap terjamin

Langgar HAM, Komisi XIII Tolak Relokasi Warga di Tesso Nilo

Komisi XIII DPR RI menolak relokasi warga di kawasan TNTN Provinsi Riau karena melanggar HAM

Alex Indra Dukung Pembentukan Pansus Konflik Agraria

Kehadiran Pansus ini nantinya, akan memberikan kepastian hukum terhadap petani Indonesia, dalam memperjuangkan hak atas tanah dan kesejahteraan.

BAM DPR Terima Aduan soal Konflik Agraria dengan TNI

BAM DPR Terima Aduan Masyarakat soal Konflik Agraria dengan TNI