Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform digital dan media sosial untuk membangun pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online di berbagai daerah.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, meminta pemerintah melalui Polri menertibkan peredaran air keras di pasaran
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menilai pengalihan tahanan rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara diam-diam oleh KPK tidak memenuhi syarat
Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan hampir seluruh transaksi minyak dilakukan melalui kontrak internasional yang melibatkan berbagai pihak lintas negara
Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM
Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menyatakan bahwa eksistensi peradilan militer memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah tidak sepakat dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengatakan revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK merupakan inisiatif DPR meski Jokowi tidak menandatanganinya
Perubahan norma tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih adaptif, terukur, dan tetap berada dalam koridor pengawasan DPR RI
PKB memandang wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah langkah mundur dalam agenda reformasi sektor keamanan
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menekankan, peningkatan kesejahteraan hakim harus disertai dengan reformasi sistemik dan pengawasan yang ketat
