Nilai realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.234,8 triliun atau setara 63,4 persen dari proyeksi
Sampai dengan akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif
Belanja barang dan jasa juga turun 10,6 persen, sementara belanja modal merosot tajam 32,6 persen dibandingkan posisi 31 Agustus 2024
Realisasi belanja negara sampai Agustus 2025 tercatat mencapai Rp1.960,3 triliun
APBN tahun 2025 mendukung sektor pendidikan Indonesia melalui banyak program, salah satunya melalui Sekolah Rakyat
Saat ini memang ada tekanan dalam penerimaan negara, serta dari sisi belanja pemerintah sudah mulai mengeksekusi belanja
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target sebesar Rp3.005,1 triliun
Realisasi defisit APBN per Maret 2025 setara 0,43 persen PDB, masih jauh dari desain yang ditargetkan sebesar 2,53 persen PDB atau Rp616,2 triliun
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun
Defisit ini terjadi karena pendapatan negara yang mencapai Rp316,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun
Anis menekankan bahwa kebijakan Pemerintah baru tentunya akan merujuk pada UU APBN 2025 yang sudah disahkan.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, merinci postur anggaran tersebut terdiri dari pendapatan negara Rp3.005,12 triliun
Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Perindustrian untuk mendorong penggunaan PNBP sektor Minerba untuk peningkatan performa hilirisasi industri
Menghadapi tahun 2025, Kamrussamad menekankan perlunya stabilitas politik yang kondusif.
Anggaran itu bakal digulirkan untuk sisi pra-produksi, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen
RAPBN 2025 Anggarkan Sektor Pendidikan Sebesar Rp722,6 Triliun
Anggaran khusus untuk revitalisasi sekolah diharapkan dapat memperbaiki 22 ribu sekolah umum dan keagamaan
Subsidi dan Kompensasi Energi pada RAPBN 2025 Sebesar Rp525 Triliun
Anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi
