Fadli menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998.
Temuan Komnas HAM membantah klaim Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti perkosaan massal selama huru-hara Reformasi pada 1998 silam
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menilai klaim perkosaan massal yang terjadi saat huru-hara Reformasi 1998 membutuhkan sumber dan basis fakta yang kuat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk membahas berbagai hal tentang penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk di antaranya terkait pernyataannya soal Tragedi Mei 1998
Analisa Pakar, Krisis Ekonomi Saat Ini Berbeda dengan 1998
Idris Laena mengusulkan agar Tap MPR No. 11/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga dicabut.
Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera (YGNS) mendorong restorative justice sebagai penyelesaian pelanggaran HAM 98.