Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto
JAKARTA - Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanti mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak berperilaku seperti DPR dengan mengesahkan system proposional tertutup.
Anggota DPR RI tersebut mengatakan bahwa MK tidak seharusnya bersikap seakan-akan pembuat undang-undang terkait polemik tersebut.
Yandri mengatakan MK tidak boleh membuat norma serta frasa undang-undang yang menjadikan lembaga tersebut turun derajat.
“Jangan sampai MK dianggap sebagai pembuat undang-undang, itu yang enggak boleh,” ujar Yandri, Minggu (4/6).
Lanjutnya, tugas MK hanyalah menguji undang-undang agar tidak bertolak belakang dengan UUD 1945. Ia mengingatkan MK untuk tidak berperilaku seperti Komisi II DPR RI, karena dalam menentukan sikap perundang-undangan itu adalah ranahnya Komisi II.
“Dia (MK) menguji undang-undang apakah bertolak belakang dengan UUD 1945,” tambahnya.
Dalam hal ini PAN tegas menolak hal it terjadi. Ketua umum PAN Zulkifli Hasan secara tegas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menolak system terebut karena dianggap sangat merugikan negara dan rakyatnya. Zulhas mendorong MK untuk mengkaji ulang wacana tersebut sebelum akhirnya resmi diputuskan.
“Maka dari itu, MK harus mendengar dan serius untuk mengkaji dengan adil,” ujar Zulhas.
