Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian (Foto: Dpr)
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi.
Hetifah menegaskan pergantian kepemimpinan ini harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat penanganan bencana di berbagai daerah, utamanya di Kalimantan.
"Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan," ujar Hetifah dalam keterangan resmi, Jumat (16/10).
"Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi," kata Hetifah lagi.
Menurutnya, kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua tugas mendesak, yakni membenahi integritas dan tata kelola lembaga sekaligus memastikan penanganan bencana tetap berjalan cepat dan efektif.
"Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan," ujar Hetifah.
"BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan," dia menambahkan.
Hetifah juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan. Selain mempercepat penanganan darurat, BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan agar karhutla tidak terus berulang.
Terkait tugas DPR ke depan, Hetifah menegaskan bahwa Komisi VIII akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, khususnya dalam transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
"Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Hetifah.
