Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik. Foto: dok. katakini
JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengingatkan pemerintah Indonesia agar mewaspadai dampak rambatan (spillover effect) dari dinamika geopolitik Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor fiskal dan rantai pasok energi.
"Kita di dalam negeri sedang menghadapi situasi fiskal dan moneter yang serius. Indeks harga saham terus berfluktuasi cenderung menurun, dan defisit APBN memberikan beban utang yang perlu dikelola secara terukur," ungkap Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk ‘Perang di Timur Tengah Mereda: Hingga Pemilu Usai? yang digelar secara daring pada Jumat (16/10/2026) malam.
Menurut Mahfuz Sidik, titik kerawanan utama Indonesia berada pada ketergantungan impor minyak bumi dan gas. Status Indonesia yang kini menjadi net importer energi membuat gangguan pasokan global berdampak langsung pada masyarakat.
"Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di daerah belakangan ini menjadi sinyal peringatan (warning) penting bagi pemerintah. Pasokan energi kita sangat rentan terhadap gangguan geopolitik," katanya.
Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini mengatakan, bahwa ketegangan baru di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang memicu konfllik antara kelompok Houthi, Arab Saudi dan Yaman dalam beberapa hari terakhir akibat ada deeskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.
Deeskalasi tersebut, kemudian yang meningkatkan kembali ketegangan setelah kelompok Houthi melakukan serangan terhadap Arab Saudi.
Perseteruan semakin kompleks karena Houthi memiliki hubungan dengan Iran, sedangkan Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman.
Dalam analisisnya, situasi terkini di kawasan Timteng saat ini sebenarnya sedang mengalami de-eskalasi sementara atau tactical break (istirahat taktis) jelang agenda politik penting di Amerika Serikat dan Israel.
Saya menganalogikan dinamika konflik Timur Tengah layaknya ‘permainan biliar’. Di mana pergerakan bola di atas meja sangat ditentukan oleh dua aktor kunci, yaitu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.,” kata.
Karena itu, Mahfuz mengingatkan kembali konsep balance of power yang dirancang Netanyahu pasca-peristiwa 9/11 (serangan 11 September 2001), yakni rancangan Seven Wars in Five Years (tujuh perang dalam lima tahun) untuk mengganti rezim di tujuh negara: Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan Iran.
"Perang ketujuh melawan Iran menjadi pertempuran terakhir (the last battle) bagi Netanyahu dan AS. Namun, narasi untuk menghancurkan Iran dalam hitungan hari terbukti menjadi delusi. Kekuatan militer besar AS dan Israel nyatanya tidak mampu menggulingkan rezim Iran secara instan," ungkap Mahfuz.
Saat ini, kata Mahfuz Sidik, kedua pemimpin tersebut dinilai sedang mengambil tactical break demi mengamankan konsentrasi politik domestik di negara masing-masing.
Dimana Netanyahu tengah menunggu hasill Pemilu Parlemen Israel pada 27 Oktober 2026, sedangkan Trump berusaha untuk mengamankan pemilihan umum (Pemilu) paruh waktu atau sela pada Selasa, 3 November 2026 agar dapat dimenangkan.
Mahfuz memprediksi hingga Desember 2026, ketegangan di Timteng akan bertahan sebagai frozen conflict (konflik yang membeku), dimana konflik bisa pecah kembali kapan saja, karena belum selesai.
“Karena Amerika Serikat dan Israel masih dalam proses pembentukan formasi parlemen dan kabinet baru.,” ungkap dia.
Analis Dunia Islam dan Timur Tengah ini menilai kondisi mereda ini diperkirakan berlanjut hingga Maret 2027 seiring masuknya musim dingin di belahan bumi utara.
Di mana konsumsi energi masyarakat Eropa dan AS akan melonjak tinggi, sehingga konflik terbuka riskan sangat memicu kerusuhan sosial di negara-negara Barat.
"Namun kita harus waspada. Mengingat catatan sejarah bahwa momen Ramadan dan Idulfitri kerap digunakan untuk agresi militer, potensi eskalasi besar bisa kembali berulang pada April 2027," tutur Mahfuz.
