Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: dpr
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu mengubah kehidupan rakyat yang lebih baik.
Demikian disampaikan Puan dalam pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dalam rangka Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya, di Komplek Parlemen, Jumat (14/8/2026).
“APBN adalah pilihan politik; tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” kata Puan.
Puan mengatakan, pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun dan tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat.
Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000.
“APBN Tahun 2027, bisa jadi mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Puan, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.
“Tema kebijakan fiskal Tahun 2027, ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat,’ harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan; kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial,” urainya.
Menurutnya, program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; Pendidikan; Kesehatan; hilirisasi; infrastruktur dan perumahan; ekonomi kerakyatan dan desa; hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.
Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.
“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” kata Puan.
Pada kesempatan tersebut Puan menyampaikan empat hal yang perlu diperhatikan dalam membahas dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, yaitu: Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban.
Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.
Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang.
Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan.
“APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tegasnya.
“Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” tuturnya.
