Anggota Komisi IV DPR RI Riyono (Foto: Dok. Humas Fraksi PKS)
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti minimnya fasilitas pengawasan laut di Papua yang berdampak pada lemahnya pengendalian terhadap aktivitas illegal fishing di wilayah perairan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik.
Menurutya, secara ideal, pengawasan laut dilakukan sepanjang tahun, namun saat ini PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di Papua hanya aktif sekitar 75 hari dalam setahun.
“Idealnya 365 hari dalam setahun PSDKP bekerja. Tapi sekarang baru sekitar 75 hari. Kita dorong agar minimal 100 hari dilakukan pengawasan terhadap illegal fishing,” kata Riyono dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Ia menilai keterbatasan itu disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran dan infrastruktur, terutama kapal patroli yang sesuai dengan karakteristik perairan Papua.
“Kapal pengawas kita di Papua hanya 8 hingga 14 meter, sementara ombak di Samudra Pasifik sangat besar. Idealnya kita punya kapal minimal 16 meter,” kata dia.
Politisi Fraks PKS ini juga menyoroti absennya pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Tanpa pelabuhan, kapal pengawas maupun kapal nelayan sulit beroperasi optimal.
“Kita tidak punya pelabuhan tambat labuh, makanya kapal besar tidak bisa mendarat. Ini harus jadi prioritas,” ujar dia.
