JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pondok pesantren untuk ikut menyemangati, mengedukasi, dan mencerahkan warga dalam berpolitik dan menghadapi pemilu sesuai etika dan akhlaq mulia yang diajarkan di pesantren, apalagi yang berorientasi alQuran.

Hal demikian ditekankan agar semua pihak termasuk masyarakat dalam menghadapi pemilu tidak terjebak pada sikap pragmatisme, tergoda pada money politik hingga lebih memilih golput.

Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil menurut HNW menjadi tugas semua anak bangsa sebab pemilu merupakan amanat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut disampaikan HNW saat menerima pimpinan pesantren Al Ikhsan di Komplek Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (15/1).

“Al Ikhsan kita dorong ikut menyemangati masyarakat agar jati diri anak bangsa seperti nilai-nilai yang diajarkan di pesantren”, ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
 
Disebut nilai-nilai yang diajarkan di pesantren adalah menjadi manusia yang mempunyai sikap mulia, utama, berakhlak, bertanggung jawab, mementingkan kemaslahatan umat. “Serta memilih pemimpin dan wakil rakyat yang baik”, tegas pria yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.

Diakui oleh alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu di tengah kehidupan perkotaan, arus gaya hidup materialistik dan pragmatisme demikian kuatnya sehingga hadirnya lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam seperti Al Ikhsan sangat penting. “Untuk mengingatkan semangat idealisme dan mempunyai nilai-nilai yang sesuai jati diri pesantren,” tuturnya.

Sebagai salah satu elemen masyarakat, Al Ikhsan tidak harus masuk dalam partai politik. Di dorong mereka lebih fokus melakukan pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan. Meski tidak perlu berpolitik namun diingatkan agar partai politik jangan sampai mengkooptasi Al Ikhsan dan lembaga pendidikan lainnya.

Ditegaskan oleh pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu partai politik harus tetap melaksanakan peran-perannya melalui anggota yang ada di DPR dan DPRD untuk memperjuangkan kemaslahatan rakyat dan lembaga-lembaga pendidikan supaya hak-hak mereka terpenuhi.

Bila lembaga pendidikan hak-haknya terpenuhi maka hal demikian akan mendongkrak kualitas peserta didiknya. “Bila lembaga pendidikan berkualitas maka demokrasi yang hadir juga semakin ideal”, ucapnya.