JAKARTA – Anggota Dewan Penasehat Timnas AMIN Frans Immanuel Saragih menegaskan bahwa pelaporan dan penangkapan yang dilakukan akibat berbeda pandangan politik merupakan hal yang merusak iklim demokrasi yang telah lama diperjuangkan, termasuk oleh gerakan reformasi 1998.

Tanggapan Timnas AMIN ini terkait pelaporan terhadap capres nomor urt1 Anies Baswedan karena dianggap memfitnah capres nomor urut 2 Prabowo Subianto atas kepemilikan lahan seluas 340 hektare. Juga mengenai penangkapan sejumlah mahasiswa yang membagikan selebaran tolak pelanggar HAM dan Politik Dinasti di Kampus Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, Jawa Tengah. Kamis (11/1/2024).

“Saya merasa pelaporan tersebut tidak seharusnya terjadi, karena negara kita sedang memberikan pendidikan politik sebagai sebuah negara demokrasi,” kata Anggota Dewan Penasehat Timnas Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) Frans Immanuel Saragih di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Menurut Presidium Perhimpunan Aktivis 98 ini, pelaporan atas materi debat dan ucapan debat merupakan pengekangan terhadap demokrasi khususnya menyampaikan pendapat dimuka umum.

“Perlu diingat gerakan Reformasi 1998 ditujukan untuk mengembalikan iklim demokrasi di Indonesia, disaat kita sudah mulai melakukan demokrasi tersebut kok malah ada yang melaporkan sesorang, apalagi itu konteksnya adalah debat capres, dimana disitu dihadiri langsung oleh Panwaslu dan Bawaslu, dan  pihak-pihak penting lainnya,” kata Frans.

Menurut Frans, debat Pilpres itu layaknya seperti show, dimana masing masing kandidat akan menyampaikan kerangka berfikirnya, apa yang akan dilakukannya bila menjadi presiden kelak.

“Jangan cederai demokrasi yang sudah berkembang di masyarakat dengan hal hal seperti ini.” tutur Frans.

Sedangkan terkait penangkapan sejumlah mahasiswa, Frans mengatakan bahwa dalam iklim demokrasi setiap manusia dijamin kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, baik itu dalam bentuk tertulis atau ucapan.

“Yang menjadi pertanyaan dalam hati saya kenapa Panwas yang mengamankan adek adek mahasiswa tersebut? Ini perlu di cek sampai sejauh mana kewenangan dari Panwas tersebut,” kata Caleg NasDem untuk DPRD DKI daerah Jakarta Pusat ini.