JAKARTA - Maroko telah memenangkan pemungutan suara untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB meskipun ada protes dari Afrika Selatan bahwa catatan hak asasi manusia di Rabat berarti mereka tidak layak untuk memimpin dewan tersebut.

Dalam pemungutan suara di Jenewa pada hari Rabu, Duta Besar Maroko Omar Zniber terpilih sebagai presiden dewan setelah ia memperoleh 30 suara, sementara lawannya dari Afrika Selatan, Duta Besar Mxolisi Nkosi, memperoleh 17 suara.

Kini giliran Afrika yang menjadi presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB, namun karena negara-negara Afrika tidak dapat menyetujui calon dari 13 anggota, maka dilakukan pemungutan suara secara rahasia.

Menyusul keberhasilannya, Zniber mengatakan pekerjaan dewan tersebut “sangat penting dan mendasar: memajukan, menghormati dan menjamin hak asasi manusia yang diakui secara universal”, menurut pernyataan dari badan tersebut.

Maroko juga mengatakan bahwa mereka “melihat sinyal kuat yang dikirim oleh komunitas internasional yang mendukung pendekatan konstruktifnya, dan kepemimpinannya yang menyatukan isu-isu penting seperti dialog antaragama, toleransi dan perjuangan melawan kebencian rasial, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Seperti lingkungan hidup, hak-hak migran dan dampak teknologi baru”.

Sebelum pemungutan suara, Nkosi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Maroko adalah “antitesis dari apa yang diperjuangkan dewan tersebut”.

“Bagi negara dengan segala tantangan untuk bercita-cita menjadi wajah Dewan Hak Asasi Manusia, dan Tuhan melarang jika mereka terpilih, hal ini akan menghancurkan legitimasi apa pun yang pernah dimiliki dewan ini,” tambahnya, berbicara pada hari Selasa (9/1/2024).

Maroko, sebagai tanggapannya, menuduh Afrika Selatan dan negara-negara Afrika lainnya meremehkan upaya mereka untuk mempertahankan posisi bergengsi namun sebagian besar bersifat simbolis.

“Pemilu Kerajaan, yang didukung oleh sejumlah besar negara di seluruh dunia meskipun Aljazair dan Afrika Selatan berupaya untuk melawannya, menunjukkan kepercayaan dan kredibilitas yang terinspirasi oleh tindakan eksternal Maroko,” kata Kementerian Luar Negeri Maroko.

Sahara Barat

Sebagian dari perselisihan antar negara berkisar pada klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, tempat Front Polisario yang didukung Aljazair mencari kemerdekaan.

Maroko membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap lawan-lawannya di sana.

Meskipun Rabat telah mengajak negara-negara lain untuk mendukung klaim kedaulatannya, namun negara tersebut belum mendapatkan dukungan dari Afrika Selatan, yang membantu menyelenggarakan sebuah acara di Jenewa tahun lalu untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri rakyat Sahrawi.

Organisasi non-pemerintah (LSM) Maroko dan internasional secara rutin mengutuk penindasan terhadap jurnalis, aktivis, dan hak asasi manusia melalui penggunaan pengadilan untuk kejahatan yang lazim dilakukan, khususnya pelanggaran seksual, atau melalui pengawasan digital.

Maroko juga dituduh menggunakan spyware Pegasus untuk meretas telepon jurnalis, aktivis, dan politisi, baik warga Maroko maupun asing.

Namun pihak berwenang membantah klaim tersebut dan menyebutnya sebagai tuduhan yang “tidak adil dan khayalan”.

LSM-LSM juga mengkritik dugaan diskriminasi yang terus-menerus terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB didirikan pada tahun 2006 dan bertugas melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia, dan mengatasi pelanggaran.

Kepresidenannya bergilir setiap tahun di antara lima kelompok regional.

Presiden terutama mengawasi pertemuan-pertemuan dewan, namun juga bertugas menunjuk para ahli independen yang menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara, dan dapat menentukan seberapa sulitnya menindak kasus-kasus intimidasi negara terhadap mereka yang bekerja sama dengan badan tersebut. (*)